PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung memberi kabar gembira. Pertemuan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan di Padang, akhir Agustus lalu, menghasilkan rencana percepatan pengalihan pengelolaan Bandara Radin Inten II dari Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II.
Pengalihan ini sebenarnya bukan kabar baru. Sejak 2010, Angkasa Pura II telah menjajaki potensi dan berencana mengambil alih pengelolaan Bandara Radin Inten II jika menguntungkan dari sisi bisnis. Namun, pengalihan tak juga terealisasi.
Harapan besar patut digantungkan masyarakat di pundak Angkasa Pura II jika nanti jadi mengelola bandara. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu sukses menyulap 12 bandara utama di wilayah barat Tanah Air menjadi lebih baik, bahkan sebagian besar kini berstatus bandara internasional.
Terlebih, saat ini kondisi Bandara Radin Inten II masih jauh dari harapan meskipun perbaikan terus dilakukan. Contoh kecilnya, lahan parkir yang minim sehingga banyak kendaraan penjemput harus parkir di pinggir jalan di luar bandara.
Tak hanya itu, banyak juga travel dan taksi yang parkir sembarangan sambil menunggu penumpang sehingga menambah kesemrawutan bandara, sedangkan ruang tunggu kini relatif baik karena terus diperluas.
Selama ini peningkatan kualitas bandara, mulai dari perluasan ruang tunggu, penambahan lahan parkir, hingga yang menunjang penerbangan, misalnya perpanjangan dan pengerasan landasan pacu bak balita yang baru belajar berjalan; setapak demi setapak dan sangat lamban.
Hal ini bisa dimaklumi karena anggaran pemerintah sangat terbatas. Anggaran kementerian harus dibagi se-Indonesia dan anggaran pemerintah daerah tentu diprioritaskan untuk program lain yang lebih mendesak.
Jika dikelola Angkasa Pura II, persoalan dana diharapkan tidak lagi menjadi kendala. Apalagi, dari sisi bisnis, Bandara Radin Inten II cukup menjanjikan untuk Angkasa Pura II.
Jumlah penumpang sejak 2010 hingga 2013 naik signifikan dari 732.135 orang menjadi 1.190.337. Belum lagi hasil bumi Lampung banyak dikirim ke Pulau Jawa bahkan diekspor sehingga berpotensi mendatangkan keuntungan dari kargo pesawat.
Untuk itu, Pemprov Lampung harus mengejar janji Menteri dan merealisasikannya menjadi nyata. Lengkapi berbagai persyaratan dan lakukan pendekatan seintens mungkin dengan Kementerian Perhubungan.
Wakil rakyat yang baru dilantik juga harus menangkap ini sebagai PR di awal jabatan. Lobi politik di tingkat daerah maupun pusat rasanya sah-sah saja demi meningkatkan pembangunan di daerah.
Kalau pengalihan pengelolaan bandara terealisasi dan Angkasa Pura II berhasil menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional, ini bisa menjadi prestasi awal bagi Ridho maupun para wakil rakyat Lampung.
Masyarakat pun bakal bersiap menyambut impian memiliki bandara yang lebih baik dan pelayanannya bisa dibanggakan. Namun, jika tidak, masyarakat lagi-lagi harus kecewa dan menyakini bahwa bandara internasional di Lampung hanya sebatas angan-angan. (n)
sumber :https://goo.gl/h77yr8
0 Komentar